Archive | May, 2013

Contoh Makalah Ekologi Adm. Negara

12 May

BAB I
PENDAHULUAN
PERTUMBUHAN EKOLOGI ADMINISTRASI NEGARA
Pada tahun 1950-an sekelompok ilmuan politik dan administrasi Negara mulai menyadari bahwa memindahkan begitu saja sistem dan lembaga-lembaga atau pranata politik dan administrasi Negara dari suatu lingkungan masyarakat, bangsa dan Negara tertentu ke lingkungan masyarakat, bangsa dan Negara yang lain tidaklah tepat. Hasil-hasil analisa ilmu-ilmu sosial lainnya seperti misannya sosiologi, antropologi, ekonomi dan lain-lain memperkuat pendapat bahwa apa yang baik dalam suatu lingkungan masyarakat, bangsa dan Negara lain bahkan dapat terjadi sebaliknya. Pengalaman membuktikan pula bahwa bantuan teknis dari Negara-negara maju kepada Negara-negara yang sedang berkembang dengan menerapkan asas, dalil dan bahkan teori administrasi Negara yang telah terbukti berhasil baik di Negara-negara maju, ternyata tidak demikian halnya di Negara–negara sedang berkembang. Hal ini, sekali lagi, menjadi faktor pendorong untuk mempelajari hubungan pengaruh timbal balik anatara sistem dan pranata-pranata administrasi negara dengan lingkungannya, dalam hal ini lingkungan masyarakat, bangsa dan Negara maju dan lingkungan masyarakat bangsa dan negara sedang berkembang.
Sementara itu, pada segi lain, dalam rangka usaha penyempurnaan sistem dan pranata administrasi Negara dari Negara-negara sedang berkembang perlu didukung oleh suatu perbandingan, khususnya yang memusatkan perhatian kepada faktor-faktor persamaan dan perbedaan kondisi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi berhasil tidaknya usaha-usaha penyempurnaan tadi. Dalam studi perbandingan ini, dipakai pendekatan secara ekologi (ecological approach). Dengan demikian jelaslah adanya suatu keinginan yang kuat untuk memahami latar belakang berbagai macam sistem administrasi Negara yang ada di dunia ini. Maka mulailah dikembangkan suatu cabang baru dari Ilmu Administrasi Negara, yaitu Ekologi Administrasi Negara. Prof. Fred W. Riggs menjadi pendorong utama bagi perkembangan ekologi Administrasi Negara itu yang pada tahun 1950-an telah memberikan ceramah-ceramah di berbagai lingkungan masyarakat ilmiyah, yang hasilnya kemudian dibukukan dengan judul The Ecology Of Public Administration.
Kini ekologi administrasi Negara semakin menarik banyak perhatian para ilmuwan dan mahasiswa, khususnya yang bergerak dalam ilmu-ilmu politik, pemerintahan dan administrasi Negara. Dengan mempelajari ekologi administrasi Negara dapat diketahui ciri-ciri suatu sistem administrasi Negara dari suatu masyarakat, bangsa dan Negara tertentu dan selanjutnya dapat dipahami pula mengapa dalam suatu masyarakat, bangsa dan Negara itu telah tumbuh dan berkembang suatu sistem administrasi Negara tertentu. Lain daripada itu, dengan memahami suatu kondisi masyarakat, bangsa dan Negara kita dapat menyusun dan mengembangkan suatu sistem administrasi Negara yang cocok dengan kondisi masyarakat, bangsa dan Negara yang bersangkutan.
Yang menjadi masalah ialah karena suatu lingkuangan (environment ) mempunyai beberapa macam aspek maka perlu ditetapkan aspek yang mana yang relevan bagi suatu sistem administrasi Negara. Hal ini dianggap sebagai masalah karena sering terjadi kegagalan dalam menentukan aspek yang relevan itu sehingga kesimpulan-kesimpulan yang ditarik tentang lingkungan administrasi Negara salah dan oleh karenanya pemecahan masalahnya pun tidak mengenai sasaran. Misalnya membanjirnya anggota masyarakat untuk masuk administrasi Negara (dinas pemerintahan), apakah karena faktor ekonomi, yaitu sempitnya lapangan kerja atukah karena faktor sosial, yaitu prestise, status sosial yang tinggi dari dinas pemerintahan tersebut di dalam masyarakat yang bersangkutan. Atas dasar ini diperingatkan agar ilmuwan dan mahasisiwa yang bergerak dibidang ekologi administrasi Negara memperjeli pengelihatan dan mempertajam analisa-analisa mereka.
Kesulitan akan semakin bertambah oleh karena demikian banyak faktor-faktor lingkungan (environment) yang mempengaruhi administrasi Negara, sehingga perlu dilakukan penentuan faktor-faktor mana yang esensial dan penting serta mana yang tidak esensian dan tidak penting. Penentuan demikian itu tidak selamannya mudah dilakuakan. Di sinilah letaknya salah satu sumber kegagalan untuk mengembangkan suatu teori ekologi administrative. Untuk mengatasi hal ini biasanya lalu di ciptakan suatu model sebagai alat analisa. Dalam perkembangan selanjutnya model ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam perbandingan berbagai sisitem administrasi Negara, guna menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya. Dengan demikian jelaslah bahwa ada kaitan antara ekologi administrasi Negara dengan perbandingan administrasi Negara, yang merupakan pendekatan terbaru, yaitu pendekatan ekologik (ecological approach).

BAB II
EKOLOGI
A. Pengertian Ekologi
Istilah Ekologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu : Oikos : berarti rumah atau tempat tinggal, lebih tepat jika dikatakan sebagai tempat atau lingkungan dimana organisme itu hidup (berdiam) Logos : berarti ilmu
Perbedaan substantive antara Ekologi dan Lingkungan yaitu :
Persoalan Lingkungan Persoalan Ekologi
Pemikiran manusia untuk memperbaiki agar udara dan air yang terkena polusi(tercemar) dapat diubah menjadi udara dan air yang segar,bersih dan sehat untuk kepentingannya sendiri. Pemikiran manusia yang semakin luas dan mendalam tentang bagaimana upaya melestarikan danau, mencegah efek insektisida terhadap berbagai spesies binatang, mencegah masuknya pencemaran terhadap sumber air minum(sumur), mencegah pengaruh perubahan iklim terhadap produksi dan perubahan habitat.
Beberapa pengertian tentang ekologi menurut beberapa ahli :
1. Edward S. Rogers
Ecology is of the study of relationship between organism and their environment.
2. Fuad Amsyari
Ekologi ialah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya dan antara organism – organism tersebut dengan lingkungannya.

3. Prajudi Atmosudirjo
Ekologi adalah tata hubungan total (menyeluruh) dan mutual (timbal-balik) antar satu orgaisme dengan lingkungan sekelilingya.
4. H. Sitanggang
Ekologi ialah ilmu yang mempelajari saling hubungan antara lingkungan dengan faktor- faktornya, saling hubungan antar faktor – faktor lingkungan sendiri dan saling hubungan antar unsur sesuatu faktor dengan selamanya,serta saling hubungan denganlingkungannya.
5. Webster Dictionary
Ekologi sebagai suatu ilmu merupakan suatu cabang biologi yang menyelidiki hubungan antara organisme hidup dengan lingkungan dimana ia hidup.
B. Konsep Ekologi dalam berbagai Sudut Pandang
 Ekologi dalam politik
Ekologi menimbulkan banyak filsafat yang amat kuat dan pergerakan politik – termasuk gerakan konservasi, kesehatan, lingkungan,dan ekologi yang kita kenal sekarang. Saat semuanya digabungkan dengan gerakan perdamaian dan Enam Asas, disebut gerakan hijau. Umumnya, mengambil kesehatan ekosistem yang pertama pada daftar moral manusia dan prioritas politik, seperti jalan buat mencapai kesehatan manusia dan keharmonisan sosial, dan ekonomi yang lebih baik.
Orang yang memiliki kepercayaan-kepercayaan itu disebut ekolog politik. Beberapa telah mengatur ke dalam Kelompok Hijau, namun ada benar-benar ekolog politik dalam kebanyakan partai politik. Sangat sering mereka memakai argumen dari ekologi buat melanjutkan kebijakan, khususnya kebijakan hutan dan energi. Seringkali argumen-argumen itu bertentangan satu sama lain, seperti banyak yang dilakukan akademisi juga.
 Ekologi dalam ekonomi
Banyak ekolog menghubungkan ekologi dengan ekonomi manusia:
• Lynn Margulis mengatakan bahwa studi ekonomi bagaimana manusia membuat kehidupan. Studi ekologi bagaimana tiap binatang lainnya membuat kehidupan.
• Mike Nickerson mengatakan bahwa “ekonomi tiga perlima ekologi” sejak ekosistem menciptakan sumber dan membuang sampah, yang mana ekonomi menganggap dilakukan “untuk bebas”.
Ekonomi ekologi dan teori perkembangan manusia mencoba memisahkan pertanyaan ekonomi dengan lainnya, namun susah. Banyak orang berpikir ekonomi baru saja menjadi bagian ekologi, dan ekonomi mengabaikannya salah. “Modal alam” ialah 1 contoh 1 teori yang menggabungkan 2 hal itu.
 Ekologi dalam kacamata antropologi
Terkadang ekologi dibandingkan dengan antropologi, sebab keduanya menggunakan banyak metode untuk mempelajari satu hal yang kita tak bisa tinggal tanpa itu. Antropologi ialah tentang bagaimana tubuh dan pikiran kita dipengaruhi lingkungan kita, ekologi ialah tentang bagaimana lingkungan kita dipengaruhi tubuh dan pikiran kita.
Beberapa orang berpikir mereka hanya seorang ilmuwan, namun paradigma mekanistik bersikeras meletakkan subyek manusia dalam kontrol objek ekologi — masalah subyek-obyek. Namun dalam psikologi evolusioner atau psikoneuroimunologi misalnya jelas jika kemampuan manusia dan tantangan ekonomi berkembang bersama. Dengan baik ditetapkan Antoine de Saint-Exupery: “Bumi mengajarkan kita lebih banyak tentang diri kita daripada seluruh buku. Karena itu menolak kita. Manusia menemukan dirinya sendiri saat ia membandingkan dirinya terhadap hambatan.”

BAB III
ADMINISTRASI NEGARA
A. Administrasi
A.1 Pengertian Administrasi
 Pengertian dari Berbagai Bahasa
Dari Bahasa Yunani, administrasi berasal dari kata ad yang berati intensif, dan ministrare yang berarti melayani atau mengendalikan, jadi administrasi adalah suatu kegiatan untuk melayani secara intensif kepada masyarakat.
Dari Bahasa Belanda, administrasi berasal dari bahasa administratie yang berarti kegiatan penatausahaan (kosrespondensi, kearsipan, penyimpanan informasi dll), atau disebut juga clerical work/office work.
Dari Bahasa Inggris, administrasi berasal dari kata administration yang berarti to administer, to direct (menggerakkan), to manage (mengurus, mengelola, menata) Jadi administrasi adalah proses menggerakan, mengelola, menata, dan mengurus sumber-sumber daya administrasi (the 6M : men, money, matherial, machine, methode, market).
 Pengertian Secara Definitif
Pengertian secara sempit, administrasi adalah kegiatan penatausahaan, pekerjaan kantor, yang meliputi kegiatan kesekretariatan, korespondensi, kearsipan, tuliss menulis dll. Atau merupakan penyusunan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperoleh kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain.

Pengertian secara luas, administrasi menyangkut 3 dimensi yaitu :
1. Administrasi sebagai suatu proses, maksudnya proses kegiatan yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan usaha, diperlukan lahap atau langkah-langkah kerja, mekanisme kerja, penjadwalan, prosedur yang harus dilalui.
2. Administrasi sebagai suatu fungsi maksudnya adanya kegiatan tertentu menjalankan fungsi tertentu.
3. Administrasi sebagai suatu pranata atau kelembagaan maksudnya setiap ada organissasi atau institusi pasti didalamnya ada kegiatan administrasi, baik lembaga pemerintah ataupun swasta, hal ini dapat dilihat dengan adanya ciri-ciri yaitu, pembagian tugas, hierarkhi jabatan, span of control (jenjang pengawasan), kewenangan, kelompok pimpinan dan bawahan, serta adanya staf.
Jadi administrasi dalam arti luas adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih dengan menggunakan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas secara optimal.
 Pengertian Administrasi Menurut Para Ahli
1. Sirit Simon
Yaitu suatu bentuk kegiatan-kegiatan kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
2. Leonard D. White
Yaitu suatu proses bersama terhadap usaha-usaha kelompok bai yang bersifat publik ataupun privat, sipil ataupun militer, dalam skala besar maupun kecil.
3. John M. Pfiffner
Yaitu suatu pengorganisasian dan pengarahan dari SDM dan bahan-bahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

A.2 Ciri-Ciri Administrasi
• Adanya sekelompok orang
• Adanya proses kerja sama
• Menggunakan rasionalitas yaitu pertimbangan, perhitungan, teknik dan strategi tertentu yang dianggap terbaik
• Optimalisasi penggunaan sumber daya
• Adanya tujuan, sasaran, target, program yang jelas.

B. Negara
B.1 Pengertian Negara
 Pengertian Negara Menurut Para Ahli
1. Roger H Soltau
Negara adalah agen (agency) atau kewewenangan (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.
2. Harold J. Laski
Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat.
3. Max Weber
Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
4. Robert M. Maclever
Negara adalah assosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.
 Jadi, sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis terhadap kekuasaan yang sah.
B.2 Sifat-Sifat Negara
1. Bersifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasa fisik secara legal, saran untuk itu adalah polisi, tentara, dan sebagainya. Unsur paksa dapat dilihat misalnya pada ketentuan tentang pajak. Setiap warga negara harus membayar pajakdan orang yang menghindari kewajiban ini dapat dikenakan sanksi.
2. Bersifat monopoli, maksudnya negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat.
3. Sifat mencakup semua, maksudnya semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Keadaan demikian perlu, sebab jika seseorang dibiarkan berada diluar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah terciptanya masyarakat yang dicita-citakan aklan gagal.

B.3 Unsur-Unsur Negara
1. Wilayah
Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasan negara mencakup seluruh willayah, tidak hanya tanah, tetapi juga laut disekelilingnya dan angkasa diatasnya.
2. Penduduk
Penduduk dalam suatu negara biasanya menunjukan beberapa ciri khas yang membedakan dari bangsa lain. Perbedaan ini nampak misalnya dalam kebudayaan, nilai-nilai politiknya, atau identitas nasionalnya.
3. Pemerintah
Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dam melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di wilayahnya. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara. Kekuasaan pemerintah biasanya dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
4. Kedaulatan
Kedaulatan merupakann suatu konsep yuridis, dan konsep kedaulatan ini tidak selalu sama dengan komposisi dan letak dari kekuasaan politik.
C. Administrasi Negara
 Pengertian Administrasi Negara Menurut Para Ahli
1. John M. Pfiffner dan Prestuss
Administrasi Negara merupakan pengkoordinasian usaha individu serta kelompok guna melaksanakan kebijakan umum.
2. Dann Sugandha
Administrasi Negara adalah proses kenegaraan dalam penetapan tujuan negara serta pencapaiannya dengan memanfaatkan semua sumber daya guna, melalui dan berdama orang-orang secara terkoordinasi dengan menerapkan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan penilaian.
 Definisi Secara Perspektif
1. Administrasi Negara sebagai Ilmu dan Seni
Dwigh Waldo menjelaskan bahwa administrasi Negara adalah seni dan ilmu manajemen yang dipergunakan untuk mengurus urusan Negara.
2. Administrasi Negara sebagai Pelaksanaan Kebijakan Publik
• John M. Pfiffner mengemukakan Administrasi Negara meliputi pelaksanaan kebijakan negara yang telah ditetapkan oleh badan perwakilan politik.
• Pelaksanaan dari kebijakan publik adalah aparatur Negara, pemerintah, birokrasi pemerintah.
• Birokrasi selain sebagai instrumen pelaksana kebijakan yang menjalankan kebijakan-kebijakan negara (dalam bentuk program, UU, peraturan negara), juga sebagai public servant yang bertugas memberi pelayanan pada masyarakat.
3. Administrasi Negara sebagai Profesi
• Profesi : kedudukan, jabatan, pekerjaan yang memerlukan ekspertis (keahlian) tertentu yang spesifik yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihah.
• Administrasi Negara sebagai profesi artinya sebagai aktivitas yang dilakukan menejer yang memegang jabatan atau wewenang tertentu sudah selayaknya selain memperoleh pengakuan dari masyarakat kerena kualifikasi atau standar pekerjaan dalam pelayanan yang prima juga karena metode kerja yang digunakan benar-benar telah menggunakan standar yang jelas terukur.
• Profesionalisme dalam administrasi Negara kedepan nampaknya tidak dapat dihindari lagi manakala persaingan produk dan jasa yang dibutuhkan masyarakat semakin kompetitif.
 Karekteristik Studi Administrasi Negara
1. Pfiffner dan Presthus merinci karakteristik Administrasi Negara
• Administrasi Negara merupakan sektor khusus dari administrasi.
• Administrasi Negara mencakup pelaksanaan publik policy yang telah digariskan oleh badan-badan perwakilan politik.
• Para administrator memiliki pengaruh yang luas karena keahlian dan legitimasinya dan segala tindakannya harus sah.
• Administrasi Negara berhubungan dengan ilmu atau disiplin lain yang dapat memberikan kontribusi dalam hal penetapan nilai-nilai, penentuan kebijakan dan perilaku organisasional (moral etik dan akuntabilitas).
• Administrasi Negara berbeda dalam hal tertentu dengan administrasi niaga dan administrasi Negara merupakan alat yang melaksanakan kebijakan-kebijakan baru dan menjembatani celah antara kepentingan dan penemuannya.
• Berorientasi pada public service.
• Administrasi Negara dalam pelaksanaannya dilakukan oleh aparat pemerintah (birokrat) yang diangkat dan digaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 Perbedaan Administrasi Negara dan Administrasi Niaga sangat tipis. Tetapi ada ciri khas yang tetap harus dipertahankan oleh administrasi Negara yaitu:
1. Pelaksanaan kebijakan publik dan menjembatani kebutuhan warga negara.
2. Sifat legalistik (regulatif) yang masih kuat pengaturan kewenangannya.
3. Pejabat publik bersifat politis.
4. Mengutamakan kepentingan umum (sembako, jalan raya dll).
5. Organisasi yang sangat besar atau kompleks (pusat sampai dengan daerah)
6. Provit untuk keberlangsungan organisasi, investasi, dan kesejahteraan rakyat.
7. Pelaksanaan Negara (birokrasi).

BAB III
EKOLOGI ADMINISTRASI NEGARA
A. Ruang Lingkup Ekologi Administrasi Negara
Ekologi Administrasi merupakan lingkungan yang dipengaruhi dan mempengaruhi administrasi, yakni: Politik, ekonomi, budaya, tekhnologi, security dan natural resource. Inti dari administrasi publik adalah pelayanan publik. Administrasi publik dalam melayani publik bertujuan untuk menyejahterakan dan memenuhi kebutuhan publik dengan cara menyediakan barang dan jasa namun tidak berorientasi pada profit. Adapun fungsi negara terdapat dalam UUD’45 alinea ke 4 yakni: sebagai Security (keamanan); Wealth (Kesejahteraan); Education (Pendidikan); Peace (Perdamaian) dan Relation.
Berdasarkan perkembangannya, Negara di seluruh belahan dunia mempunyai identitas masing-masing. Identitas itu dikategorikan menjadi dua yakni: Developed Country Center Country (dominan daerah kutub. Ex: Eropa)
Developed Country adalah istilah untuk kategori Negara maju yang merupakan Negara pusat. Negara ini dikatakan sebagai Negara maju karena dalam segala aspek kehidupannya baik itu dari segi Politik, ekonomi, budaya, tekhnologi, security dan natural resource mereka telah mandiri. Mandiri di sini artinya bahwa mereka telah mampu menyediakan sendiri kebutuhan Negara. Negara maju memiliki Sumber Daya Manusia dengan skill yang tinggi sehingga mampu menciptakan tenaga ahli di berbagai bidang. Mereka para tenaga ahli juga dapat menciptakan tekhnologi maju dan innovasi terbaru bagi perkembangan yang berkelanjutan dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Selain itu, Negara maju bisa mengolah sumber daya alamnya sendiri. Walaupun beberapa Negara maju di belahan dunia ada yang masih mengimpor bahan mentah dari Negara berkembang seperti Indonesia. Akan tetapi, bagi mereka Negara maju tidak ada masalah karena bahan jadi akan lebih memberikan keuntungan yang besar.
Developing Country Satellite Country (Biasanya berada di daerah Tropis. Developing Country adalah istilah yang digunakan untuk Negara satellite (Negara pinggiran) yang memproduksi hasil-hasil pertanian. Pada umumnya, Negara pinggiran ini adalah Negara yang tergolong dalam kategori Negara berkembang, contohnya adalah Negara Indonesia. Adapun ciri dari Negara berkembang adalah sebagai berikut:
Jumlah penduduknya banyak dan padat perkilo meter perseginya dan tingkat pendidikan rakyatnya rendah dengan tingkat buta aksara tinggi. Sebagian rakyatnya bekerja disektor pertanian pangan secara tak produktif,sementara hanya sebagian kecil rakyatnya bekerja disektor industry sehingga produktifitas kerjanya rendah. Kuantitas sumber-sumber alamnya sedikit serta kualitasnya rendah. Kalau mempunyai sumber-sumber alam yang memadai namun belum diolah atau belum dimanfaatkan. Mesin-mesin produksi serta barang-barang kapital yang dimiliki dan digunakan hanya kecil atau sedikit jumlahnya. Sebagian besar dari mereka merupakan negara-negara baru diproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan kira-kira satu atau dua dekade.
Sebagai makhluk sosial, manusia tidak pernah dapat hidup seorang diri. Di manapun, bilamanapun dan dalam keadaan bagaimanapun, manusia senantiasa memerlukan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak mengenal batas karena fitrahnya sebagai makhluk yang tertinggi derajatnya di muka bumi. Untuk mempertahankan hidupnya sebagai makhluk yang tertinggi derajatnya, manusia harus mampu memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar (basic needs) maupun kebutuhan hidup sampingan (derived needs) yang justru lebih banyak dan lebih beragam. Selain kebutuhan biologis, manusia menghadapi kebutuhan sosial dan integritas yang tidak mudah dipenuhi tanpa kerjasama dengan sesamanya. Oleh karena itulah manusia senantiasa mengembangkan persekutuan sosial (social group) dan pengendaliannya (social organization) demi ketertiban bermasyarakat. Tanpa disadari, persekutuan sosial dengan perangkat kelembagaannya menciptakan lingkungan (hidup) sosial yang menuntut para anggotanya untuk menyesuaikan diri, sebagaimana mereka menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidup alamnya
Kemampuan akal manusia untuk mempersatukan (to assimilate) khasanah alam ke dalam ranah kebudayaan dan melihat diri dan orang lain sebagai bagian dari lingkungannya itulah pangkal perwujudan lingkungan sosial. Dengan secara lebih lugas Bennett (1976) menyatakan bahwa manusia hidup dalam lingkungan yang mereka manfaatkan, bukan untuk disalah gunakan, bersama orang lain yang membentuk suatu lingkungan (humam ecology) yang merupakan bagian dari lingkungan hidup yang lebih luas (natural ecology) sebagai kenyataan. Oleh karena itu manusia lebih banyak dituntut untuk beradaptasi terhadap lingkungan sosial yang mereka ciptakan berdasarkan pemahaman kebudayaannya daripada menyesuaikan diri terhadap lingkungan alam semata-mata.
Administrasi sebagai ilmu mempunyai sifat umum dan universal dalam arti memiliki unsur-unsur yang sama, dimanapun dan kapanpun ilmu administrasi diterapkan. Namun diketahui bahwa dalam satu sistem administrasi negara sendiri masih dijumpai subsistem administrasi dari suatu kelompok masyarakat yang menggambarkan hubungan pengaruh antara administrasi negara dengan lingkungan sekitarnya, baik fisik maupun lingkungan masyarakatnya. Oleh karena itu dengan mengkaji ekologi administrasi negara yang merupakan salah satu cabang ilmu administrasi, kita dapat menerangkan hubungan timbal balik yang terjadi antara lingkungan hidup (environment) dimana administrasi negara itu tumbuh dan berkembang dengan administrasi negara sendiri yang dianggap sebagai organisme hidup (living organism).
Dalam kajian ilmu administrasi negara, terutama pada ekologi administrasi negara, tinjauan kebudayaan memegang salah satu peranan yang cukup penting, karena kebudayaan termasuk dalam salah satu unsur faktor-faktor ekologis yang beraspek kemasyarakatan dalam tinjauan ekologis. Selain itu dalam aspek budaya dikaji pula berbagai pola perilaku seseorang ataupun sekelompok orang (suku) yang orientasinya berkisar tentang kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik, hukum, adat istiadat dan norma kebiasaan yang berjalan, dipikir, dikerjakan, dan dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya, serta dicampurbaurkan dengan prestasi di bidang peradaban (Inu Kencana, dkk, Ilmu Administrasi Publik; 140). Betapa pentingnya kebudayaan pada suatu masyarakat, dapat disimpulkan dari pendapat Melville J. Herkovits yang mengemukakan pengertian Cultural Determinish, yang berarti bahwa segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan adanya oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu.

B. Ekologi Administrasi Negara Singapura
Singapura adalah negara yang luasnya kurang lebih 562 km2 dan terletak di ujung selatan Semenanjung Melayu. Singapura merupakan bagian dari Malaisia dan pada tanggal 26 Agustuss 1965 merupakan suatu negara. Setelah melepaskan diri dari negara Federasi Malaysia, Singapura menjadi negara yang merdeka dan berdaulat dan berhak mengatur pemerintahannya sendiri. Sejak bulan September 1965 pemerintah Singapura bergabung dengan organisasi persemakmuran Inggris. Hal ini didasarkan atas kesamaan kepentingan, namun dalam hal ini Singapura tetap menjadi suatu negara yang merdeka dan berdaulat dana menentukan kebijaksanaan politik sendiri baik keluar maupun kedalam.
Ikatan antara negara Singapura dengan negara persemakmuran adalah suatu ikatan yang ada hanyalah merupakan lambang persatuan bekas negara jajahan Inggris.
Oleh karena keluar dari Malaysia, konstitusi yang berlaku sejak 16 September 1963 diubah pada tahun 1965 dan pada tahun 1966. Kepala negaranya adalah Presiden bukan raja. Presiden tidak diangkat berdasarkan keturunan tetapi dipilih untuk masa jabatan 4 tahun. Status pemerintahannya adalah Republik (Republic of Singapore).
Berdasarkan konstitusi yang diubah, Singapura mempunyai organ-organ :
2. Presiden
3. Kabinet atau Dewan Mentri, terdiri dari ;
a. Perdana Mentri
b. Mentri-Mentri
4. Parlemen
5. Mahkamah Tinggi

Dalam melaksanakan fungsinya diatur dengan konstitusi. Presiden Singapura tidak mempunyai kekuasaan riil. Yang memegang kekuasaan riil adalah perdana mentri dan para mentri.
Sistem pemerintahannya adalah parlementer, mentri dapat mengajukan pada Presiden untuk membubarkan Parlemen kalau Parlemen tersebut tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat dan sebaliknya parlemen bisa meminta kepada Presiden agar kabinet dibubarkan. Dalam hal ini diadakanlah pemilu dan apabila dalam pemilu tersebut kabinet mendapat dukungan dari rakyat maka parlemen harus jatuh.
Kesimpulan :
1. Bentuk negaranya adalah negara yang merdeka dan menjadi anggota persemakmuran Inggris.
2. Bentuk pemerintahan adalah Republik Konstitusional.
3. Sistem pemerintahannya adalah Parlementer.
4. Sistem politiknya adalah :
a. Presiden.
b. Kabinet.
c. Parlemen.
d. Mahkamah tinggi (Supereme of Court).
5. Politik infrastrutur adalah :
a. Partai politik.
b. Pers, National Figure, dan asosiasi-asosiasi.

Advertisements